KABARKALIMANTAN1, Hulu Sungai Selatan – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Provinsi Kalimantan Selatan mendapat penghargaan dari pemerintah pusat karena berhasil mewujudkan Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC).
Suatu daerah dinilai sudah mencapai UHC jika minimal 95 persen dari seluruh penduduknya sudah menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Menurut siaran pers dari pemerintah daerah yang diterima di Kandangan, Hulu Sungai Selatan, Rabu (15/3/2023), Program JKN sudah mencakup 100 persen penduduk Hulu Sungai Selatan.
Berkat upayanya dalam mewujudkan UHC, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menerima penghargaan dari pemerintah pusat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan penghargaan tersebut kepada Bupati Hulu Sungai Selatan Achmad Fikry dalam acara penghargaan UHC 2023 di Jakarta, Selasa (14/3).
Dalam acara tersebut, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin meminta pemerintah daerah mendaftarkan penduduk rentan di wilayahnya menjadi peserta Program JKN, yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“Pemda agar mengambil peran lebih dengan mendaftarkan penduduk rentan ke BPJS Kesehatan, antara lain penyandang disabilitas, warga lansia, dan masyarakat terlantar. Selain itu, juga mendorong upaya peningkatan mutu layanan kesehatan,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sejak 1 Januari 2019 guna meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warganya.
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalokasikan dana untuk membayar iuran jaminan kesehatan bagi warga tidak mampu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dana yang dikucurkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk membayar iuran jaminan kesehatan setiap tahun sekitar Rp54 miliar.
Program jaminan kesehatan daerah yang disebut BPJS gratis tersebut dijalankan sejak tahun pertama kepemimpinan Bupati Achmad Fikry dan Wakil Bupati Syamsuri Arsyad.
“Alhamdulillah sejak 2019 kita sudah melaksanakan dan mudah-mudahan dengan perlindungan ini semua masyarakat terjamin biaya berobatnya. Tinggal tugas kita selanjutnya, bagaimana meningkatkan kualitas layanan kesehatan di semua lini,” kata Fikry. (ant)
