KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Frekuensi bencana di Indonesia naik 81 persen dari 1.945 bencana pada 2010 menjadi 3.544 bencana pada 2022. Bencana-bencana tersebut meliputi bencana non alam dan bencana alam, seperti banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, dan gempa bumi.
“Siaga dan waspada menjadi kunci, baik tahap pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana, semuanya harus dikelola dengan baik,” kata Presiden RI Joko Widodo saat membuka rakornas penanggulangan bencana 2023 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis (2/3/2023).
Presiden menilai tahap pra bencana sangat penting dalam rangka memitigasi risiko serta meminimalisasi korban dan kerugian. Untuk itu, presiden memaparkan sejumlah hal yang perlu diperhatikan pada tahap pra bencana, yakni sistem peringatan dini, edukasi bencana kepada masyarakat, serta tata ruang dan konstruksi.
Presiden juga mengingatkan, saat ini semua negara mewaspadai perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan frekuensi bencana. Indonesia sendiri menempati tiga teratas paling rawan bencana.
Sejumlah hal disampaikan Jokowi, diantaranya meminta pemerintah daerah memasukkan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan. Kemudian agar rencana pembangunan diawasi hingga tahap implementasi di lapangan.
Selanjutnya Jokowi meminta kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemda untuk mengidentifikasi potensi bencana yang ada di wilayah masing-masing. Terpenting, siapkan anggarannya.
Meminta kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyederhanakan aturan terkait penanganan bencana, terutama penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak
Wagub Kalteng H Edy Pratowo yang menghadiri rakornas ini menyatakan Pemprov Kalteng bekerja sama dengan TNI Polri dan stakeholder terkait lainnya dalam penanggulangan bencana.
Wagub menekankan kepada semua pihak terkait agar mengutamakan keselamatan masyarakat dan melakukan evaluasi agar penanganan bencana ke depan lebih baik lagi. (IST/KK1)
